Sesuai dengan Pedoman BNSP 206 – 2007 tentang Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi, Fungsi, Tugas, dan Wewenang TUK adalah sebagai berikut:

Fungsi TUK

TUK memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan asesmen/uji kompetensi, dan melakukan pemeliharaan serta evaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi.

Tugas TUK

• Membuat usulan Materi Uji Kompetensi kepada LSP
  
• Menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja
  
• Mengkoordinasikan persyaratan administratif untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi termasuk pengusulan penugasan asesor
  
• Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK
  
• Melakukan penerimaan pendaftaran calon peserta uji kompetensi untuk disampaikan kepada LSP
  

Wewenang TUK

• Mengusulkan kebutuhan biaya pelaksanaan uji kompetensi di TUK kepada LSP
  
• Mempromosikan uji kompetensi di wilayah kerjanya
  
• Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang diverifikasi
  
• Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi
  

Sarana

• TUK seharusnya memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun dan memliki sarana kerja yang memadai
  
• TUK harus memiliki asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan untuk diverifikasi, untuk menjadi bagian dari tim asesor LSP dengan persyaratan tetap menjaga ketidakberpihakan sebagai asesor
  
• TUK harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan
  
• TUK harus memiliki perangkat kerja, yaitu Standar kompetensi sesuai lingkup layanannya dan Pedoman pelaksanaan sertifikasi termasuk tata cara penyiapan Tempat Uji Kompetensi
  

Perangkat

• Peralatan dan piranti lunak yang digunakan untuk uji kompetensi harus mampu menghasilkan akurasi yang diperlukan dan harus sesuai dengan spesifikasi yang relevan
  
• Jika menggunakan peralatan di luar pengawasannya yang tetap, harus dipastikan persyarataan standar ini dipenuhi
  
• Peralataan harus dipelihara kinerjanya
  
• Peralatan pengujian, termasuk piranti keras dan piranti lunak, dijaga keamanannya dari penyetelan yang akan mengakibatkan ketidak-absahan hasil pengujian
  

Sistem Jaminan Mutu/SOP

• Standar Prosedur Operasi/Sistem Mutu TUK harus menetapkan, menerapkan dan memelihara Standar Prosedur Operasi(SOP)/sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatannya
  
• Dokumentasi SOP/sistem mutu dikomunikasikan, dimengerti, tersedia, dan diterapkan oleh semua personil yang terkait
  
• Peranan dan tanggung jawab manajemen teknis dan manajemen mutu ditetapkan dalam panduan mutu/SOP
  

Pengendalian Dokumen dan Rekaman

• TUK mengendalikan semua dokumen
  
• Dokumen SOP/sistem mutu dan rekaman diidentifikasi secara unik
  
• Dokumen yang diterbitkan harus ditinjau dan disetujui oleh personil yang berwenang sebelum diterbitkan
  
• Dokumen dikaji ulang secara berkala
  
• Rekaman mutu harus mudah didapat bila diperlukan dalam fasilitas yang memberikan lingkungan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kerusakan atau deteriorasi
  
• Waktu penyimpanan rekaman harus ditetapkan
  

• TUK harus secara periodik melaksanakan audit internal untuk memverifikasi kesesuaian pengoperasian kegiatannya terhadap persyaratan
  
• Temuan audit ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan pada waktunya
  
• Program audit internal mencakup semua unsur sistem mutu/SOP
  
• Audit harus dilaksanakan oleh personil yang terlatih dan mampu yang, bila sumber daya mengijinkan, independen dari kegiatan yang diaudit
  
• Bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan tindakan perbaikan yang dilakukan harus direkam
  
• Kaji ulang manajemen TUK harus dilakukan secara periodik sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
  
• Temuan kaji ulang manajemen dan tindakan yang dilakukan harus direkam
  

Proses pembentukan Tempat Uji Kompetensi dilakukan mengikuti pola baku yang digariskan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui tahapan sebagaimana dapat dilihat pada diagram di atas.

 

1.       Mengajukan Permohonan

Tempat Uji Kompetensi dipersiapkan pembentukannya oleh lembaga pendidikan dan pelatihan atau oleh suatu organisasi yang legal, dengan Surat Keputusan Penetapan organisasi induk tentang dibentuknya Tempat Uji Kompetensi.

Kemudian induk organisasi mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia dengan melampirkan :

• Surat Permohonan
  
• Surat Keputusan Penetapan pembentukan Tempat Uji Kompetensi yang ditandatangani oleh pimpinan induk organisasi
  
• Dokumen Kebijakan Sistem Manajemen Mutu
  
• Persyaratan adminsitrasi lainnya
  

 

2.       Menunjuk Tim Asesor Lisensi

• Setelah menerima permohonan dari organisasi pemohon, maka Lembaga Sertifikasi Profesi menunjuk Tim Asesor
  
• Tim Asesor Lisensi terdiri atas orang-orang yang mempunyai kapabiltas dan kompetensi untuk melakukan asesmen di Tempat uji Kompetensi
  
• Tim Asesor Lisensi sebagaimana tersebut di atas menerima surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia
  
• Tim Asesor Lisensi harus jujur, adil, tidak ada konflik kepentingan dan menjaga kerahasiaan
  

 

3.       Melakukan Asesmen/Re-asesmen

• Setelah segala sesuatu persiapan sudah dilaksanakan, maka pada hari yang disepakati dilakukan asesmen di lokasi calon Tempat Uji Kompetensi
  
• Dilakukan audit kecukupan dan kelayakan dokumen dan sarana yang diperlukan sebagai persyaratan pembentukan Tempat Uji Kompetensi
  
• Jika semua persyaratan sudah tercukupi, maka asesmen dinyatakan selesai
  
• Jika masih terdapat persyaratan yang masih belum tercukupi, maka asesmen akan diulang
  
• Pada saat melakukan asesmen/re-asesmen Tim Asesor dilarang memungut biaya apapun, untuk menghindari terjadinya pengaruh dalam mengambil keputusan
  

 

4.       Membuat Laporan Asesmen

• Setelah selesai melakukan asesmen, Tim Asesor Lisensi melaporkan hasilnya kepada Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia
  
• Semua temuan ketidaksesuaian hasil asesmen disampaikan secara lugas sebagai bahan pengambilan keputusan
  

 

5.       Membentuk Komite Teknik

• Untuk membahas laporan ketidaksesuaian hasil temuan Tim Asesor Lisensi, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia atau dengan mempergunakan sarana rapat pleno
  
• Rapat pleno dimaksud adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus lengkap Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia
  
• Peserta rapat pleno tidak ada yang memiliki konflik kepentingan dengan calan Tempat Uji Kompetensi yang sedang dibahas
  

 

6.       Rekomendasi Komite Teknik

• Setelah pembahasan dinyatakan final, maka rapat pleno memberikan rekomendasi kepada Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia
  
• Jika hasil rekomendasi menyatakan tidak memenuhi syarat, maka permohonan harus diperbaiki. Jika kondisinya sangat parah dan tidak dapat diperbaiki, maka proses tidak dapat dilanjutkan
  

 

7.       Pemberian Verifikasi

• Setelah menerima rekomendasi dari Komite Teknik/rapat pleno, maka Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia menerbitkan keputusan status verifikasi pada Tempat Uji Kompetensi pemohon
  
• Kepada Tempat Uji Komptensi terverifikasi diterbitkan Surat Keputusan dan Sertifikat Verifikasi
  

 

8.       Survailen

• Pada Tempat Uji Kompetensi terverifikasi dilakukan survailen setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Teknolologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia
  
• Survailen audit dilakukan untuk memastikan bahwa pada Tempat Uji Kompetensi terverifikasi masih komitmen menjalankan sistem manajemen mutu yang telah dibangun
  
• Jika hasil survailen audit dinyatakan bahwa Tempat Uji Kompetensi terverifikasi tidak lagi komitmen menjalankan sistem manajemen mutu yang telah dibangun, maka status verifikasi akan dibekukan atau dicabut